Selat Hormuz: Antara Kedaulatan dan butanya Dunia

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin mengeras, seperti bara yang dipaksa menyala oleh tiupan angin konflik. Iran, yang merasa terdesak oleh tekanan Amerika Serikat dan serangan Israel, mengancam menutup Selat Hormuz (jalur sempit yang menyalurkan hampir 20% minyak dunia). Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap merugikan karena mengguncang ekonomi global. Namun, jika kita menimbang dari sudut pandang kedaulatan dan prinsip pertahanan, penutupan itu bisa dimaknai sebagai tindakan yang sah, bahkan perlu.

Selat Hormuz bukan sekadar jalur perdaganganbiasa, ia adalah simbol ketergantungan dunia pada energi yang keluar dari kawasan Teluk. Setiap hari, jutaan barel minyak dan LNG mengalir melewati jalur ini, menghidupi mesin industri dari Eropa hingga Cina, dari Antartika hingga Jakarta. Dunia bergantung, tetapi ketergantungan itu seringkali dibangun di atas ketidakadilan: negara-negara besar seperti Amerika menekan, mengintervensi, bahkan menyerang, sementara Iran dituntut untuk tetap membuka pintu tanpa syarat.

Dalam kaidah fiqh, kita mengenal prinsip “لَا ‌ضَرَرَ ‌وَلَا ‌ضِرَارَ”tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, prinsip ini tidak berarti seorang bangsa harus rela dizalimi tanpa membela diri. Jika penutupan Selat Hormuz dilakukan sebagai langkah defensif, maka ia bukan tindakan merugikan, melainkan strategi mempertahankan kedaulatan. Sama halnya dengan seorang pemilik rumah yang menutup pintu ketika ada perampok yang hendak masuk, ia tidak sedang menzalimi tetangga, melainkan menjaga keselamatan dirinya.

Iran melihat Selat Hormuz sebagai kartu AS, senjata terakhir yang bisa menekan lawan. Dunia mungkin menilai itu sebagai ancaman, tetapi dari perspektif Iran, penutupan adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi Amerika. Dalam fiqh siyasah, mempertahankan wilayah dan martabat bangsa adalah kewajiban. Jika jalur vital itu menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan agresi, maka menutupnya adalah bagian dari jihad defensif.

Coba bayangkan: sebuah bangsa yang terus ditekan, diserang, dan diisolasi. Apakah ia harus tetap membuka jalur yang menghidupi musuhnya? Apakah ia wajib membiarkan minyaknya mengalir, sementara darah rakyatnya ditumpahkan?. Menutup Selat Hormuz dalam konteks ini bukanlah kezaliman, melainkan pernyataan tegas: “Kami berhak menentukan nasib kami sendiri.”

Fiqh memberi kita kerangka berpikir: setiap tindakan harus ditimbang antara maslahat dan mafsadat. Memang benar, penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan mafsadat global, lonjakan harga minyak, inflasi, ketidakpastian pasar. Namun, maslahat bagi Iran bisa jauh lebih besar: menghentikan agresi, menjaga kedaulatan dan darah-darah rakyatnya, dan menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa yang bisa ditekan tanpa perlawanan.

Seorang analis energi Timur Tengah pernah berkata, “Jika Hormuz ditutup, dunia akan merasakan dampaknya dalam hitungan jam, bukan hari.” Kalimat itu bisa dibaca sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peringatan "jangan memaksa sebuah bangsa hingga titik di mana satu gerakan kecil bisa mengguncang dunia. Penutupan Selat Hormuz adalah pesan politik yang keras, bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar dengan dolar atau barel minyak."

Pada akhirnya, penutupan Selat Hormuz adalah cermin dari dilema dan moral global. Dunia menuntut Iran untuk tetap membuka jalur demi kepentingan bersama, tetapi dunia juga menutup mata terhadap tekanan dan serangan yang dialami Iran. keadilan tidak boleh parsial. Jika dunia ingin menuntut keterbukaan, maka dunia juga harus menuntut penghentian agresi. Jika tidak, maka penutupan Selat Hormuz bisa dibenarkan sebagai langkah mempertahankan diri, sebuah tindakan yang mungkin pahit, tetapi sah secara moral dan syariat.

Maka, pertanyaan yang tersisa bukan sekadar apakah penutupan itu zalim atau tidak, melainkan apakah dunia bersedia berlaku adil.